PENUNJUKAN Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, menuai pro-kontra.
Salah satu kecaman keras disuarakan oleh Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Novel Bamukmin.
Novel yang juga pelapor Ahok dalam kasus penodaan agama pada 2017 lalu menyatakan, pihaknya keberatan dengan penunjukan Ahok sebagai pimpinan baru Pertamina.
Ia menyebut, penunjukkan Ahok menjadi bukti Indonesia tengah krisis kepemimpinan.
"Buat saya sebagai wakil ketua ACTA yang melaporkan pertama Ahok dalam kasus penistaan agama, tentu saja saya pribadi melihat memang negara ini sudah krisis dan darurat kepemimpinan."
"Dari paling atas sampai ke BUMN dan terus bisa sampai ke bawah lagi," kata Novel kepada Tribunnews, Sabtu (23/11/2019).
Padahal, kata dia, posisi yang akan dijabat oleh Ahok harus diisi oleh anak terbaik bangsa.
Sebaliknya, ia menyinggung apakah mantan napi diperbolehkan menjabat sebagai pimpinan strategis BUMN?
"Padahal untuk menjadi ASN itu harus yang terbaik, maka dibuat dengan cara diseleksi ketat, karena sebagai abdi negara termasuk SKCK."
"Bahkan tidak sampai di situ saja, juga dididik kedisiplinan dan budi pekerti, karena nanti terjun ke masyarakat menjadi pelayan masyarakat."
"Tapi ini mantan napi yang diduga sebagai residivis, dan masih banyak diduga terlibat tindak pidana korupsi."
"Bisa seenaknya menjadi pemimimpin strategis di BUMN yang juga milik rakyat Indonesia," sambungnya.
Ia juga mempertanyakan ihwal kenapa Ahok seolah dipaksakan menjabat pimpinan BUMN di tengah penolakan yang besar di masyarakat.
"Kenapa Ahok sangat dipaksakan? Karena patut diduga untuk menutupi borok rezim ini."
"Berkenaan kasus dugaan korupsinya yang bisa saja melibatkan petinggi negara ini."
"Dimulai dari kiprahnya di Pilkada DKI Jakarta 2012 sampai saat ini, sehingga Ahok harus dibela mati-matian," bebernya.
Ia juga membeberkan dugaan ihwal kenapa Ahok dipaksakan menjadi pimpinan baru Pertamina.
"Diduga kuat bisa jadi Pertamina ini sudah disandera oleh asing dan aseng, dan masih banyak kepentingan berbau politik."
"Yang pastinya sehingga harus memaksakan Ahok walau responnya sudah berdampak jelek terhadap ekonomi kita, yang disambut dengan anjloknya saham di beberapa BUMN," paparnya. (Wartakota)