Sutiyoso Kaget Anggaran Pengadaan Lem Aibon Dalam RAPBD DKI 2020 Capai Rp 82,8 Miliar
Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyatakan terkejut melihat jumlah usulan anggaran pengadaan lem aibon yang ada dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 yang mencapai Rp 82,8 miliar.
"Aku kaget aja, kok lem segitu anggarannya," kata Sutiyoso yang biasa disapa Bang Yos kepada Kompas.com, Kamis (31/10/2019).
"Nggak tahu ngitung untuk apa, itu bisa aja salah administrasi. Anggaran itu kan memang diatur bersama-sama dengan Dewan (DPRD)," tambah dia.
Bang Yos mengingat kembali saat dirinya menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dan membahas anggaran.
Dia mengatakan, saat membahas bersama seluruh dinas terkait, dirinya tidak segan mengingatkan anak buahnya agar bekerja jujur dalam mengurus anggaran.
"Aku itu setiap kali urusan kaya begini mesti tak kumpulin semua, tak kasih tahu, lihatlah ditelevisi itu menjadi pesakitan KPK, bayangin kalau itu kamu, bayangin aja. Karena itu, istrimu anak-anakmu itu habis semua masa depannya jadi janganlah saya kira," ucap Bang Yos.
Sebelumnya diberitakan, Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat Agus Ramdani membenarkan ada usulan pengadaan lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar dalam dokumen rancangan KUA-PPAS 2020.
Menurut Agus, usulan itu sifatnya hanya sementara sampai rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) diinput sekolah.
Agus juga menjelaskan, pihaknya menginput data sesuai dengan pagu anggaran atau alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja Sudin Pendidikan Jakarta Barat yakni sebesar Rp 82,8 miliar
"(Anggaran) dihitung per jumlah siswa dikalikan tarifnya. Untuk anak SD itu dikalikan Rp 150.000," kata Agus.
Usulan anggaran pengadaan lem aibon itu viral setelah anggota DPRD DKI William Aditya Sarana mengunggah usulan tersebut ke akun Instagram-nya, @willsarana.
Dalam akunnya, politisi PSI itu awalnya mempermasalahkan soal belum bisa diaksesnya dokumen RAPBD DKI 2020 di situs apbd.jakarta.go.id. Padahal, pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD.
"Namun, kami berhasil mendapatkan cara untuk mengaksesnya. Lalu kami temukan anggaran yang cukup aneh lagi, yaitu pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan," tulis William dalam akunnya pada Selasa lalu.
Kelemahan E-Budgeting
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memperbarui sistem e-budgeting atau sistem penyusunan anggaran secara elektronik pada 2020 mendatang.
Pembaruan itu akan dilakukan setelah sejumlah rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 menjadi sorotan publik.
Namun, kepada wartawan, Anies mengaku bahwa kelemahan sistem e-budgeting tersebut telah ia ketahui sejak tahun lalu.
"Kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi ya itu tadi, ya kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan," kata Anies di Bundaran HI, Kamis (3/11/2019).
Anies mengatakan, pembaruan sistem e-budgeting ini untuk membangun transparansi dan mengendalikan perilaku setiap pihak yang terlibat dalam menyusun anggaran.
"Karena itu lah, yang kita lakukan adalah melakukan upgrading agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan lagi," tutur Anies.
Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan APBD 2020.
Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun rancangan anggaran tersebut.
Berbagai pihak pun mengkritik penyusunan anggaran itu.
Menanggapi hal tersebut, Anies menyalahkan sistem yang ada.
Menurut Anies, kesalahan input anggaran disebabkan adanya kesalahan sistem digital.
Anies mengatakan, meskipun saat ini Pemprov DKI menggunakan sistem digital, pengecekannya tetap manual, sehingga banyak anggaran janggal yang lolos.
Menurut Anies, sistem itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system, yakni sistem yang memiliki berbagai algoritma tertentu untuk mendeteksi anggaran yang janggal. (kompas)
Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyatakan terkejut melihat jumlah usulan anggaran pengadaan lem aibon yang ada dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 yang mencapai Rp 82,8 miliar.
"Aku kaget aja, kok lem segitu anggarannya," kata Sutiyoso yang biasa disapa Bang Yos kepada Kompas.com, Kamis (31/10/2019).
"Nggak tahu ngitung untuk apa, itu bisa aja salah administrasi. Anggaran itu kan memang diatur bersama-sama dengan Dewan (DPRD)," tambah dia.
Bang Yos mengingat kembali saat dirinya menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dan membahas anggaran.
Dia mengatakan, saat membahas bersama seluruh dinas terkait, dirinya tidak segan mengingatkan anak buahnya agar bekerja jujur dalam mengurus anggaran.
"Aku itu setiap kali urusan kaya begini mesti tak kumpulin semua, tak kasih tahu, lihatlah ditelevisi itu menjadi pesakitan KPK, bayangin kalau itu kamu, bayangin aja. Karena itu, istrimu anak-anakmu itu habis semua masa depannya jadi janganlah saya kira," ucap Bang Yos.
Sebelumnya diberitakan, Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat Agus Ramdani membenarkan ada usulan pengadaan lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar dalam dokumen rancangan KUA-PPAS 2020.
Menurut Agus, usulan itu sifatnya hanya sementara sampai rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) diinput sekolah.
Agus juga menjelaskan, pihaknya menginput data sesuai dengan pagu anggaran atau alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja Sudin Pendidikan Jakarta Barat yakni sebesar Rp 82,8 miliar
"(Anggaran) dihitung per jumlah siswa dikalikan tarifnya. Untuk anak SD itu dikalikan Rp 150.000," kata Agus.
Usulan anggaran pengadaan lem aibon itu viral setelah anggota DPRD DKI William Aditya Sarana mengunggah usulan tersebut ke akun Instagram-nya, @willsarana.
Dalam akunnya, politisi PSI itu awalnya mempermasalahkan soal belum bisa diaksesnya dokumen RAPBD DKI 2020 di situs apbd.jakarta.go.id. Padahal, pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD.
"Namun, kami berhasil mendapatkan cara untuk mengaksesnya. Lalu kami temukan anggaran yang cukup aneh lagi, yaitu pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan," tulis William dalam akunnya pada Selasa lalu.
Kelemahan E-Budgeting
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memperbarui sistem e-budgeting atau sistem penyusunan anggaran secara elektronik pada 2020 mendatang.
Pembaruan itu akan dilakukan setelah sejumlah rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 menjadi sorotan publik.
Namun, kepada wartawan, Anies mengaku bahwa kelemahan sistem e-budgeting tersebut telah ia ketahui sejak tahun lalu.
"Kami mengetahui (kelemahan sistem e-budgeting) ini sejak tahun lalu. Tapi ya itu tadi, ya kami ini di pemerintahan. Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan," kata Anies di Bundaran HI, Kamis (3/11/2019).
Anies mengatakan, pembaruan sistem e-budgeting ini untuk membangun transparansi dan mengendalikan perilaku setiap pihak yang terlibat dalam menyusun anggaran.
"Karena itu lah, yang kita lakukan adalah melakukan upgrading agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan lagi," tutur Anies.
Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan APBD 2020.
Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun rancangan anggaran tersebut.
Berbagai pihak pun mengkritik penyusunan anggaran itu.
Menanggapi hal tersebut, Anies menyalahkan sistem yang ada.
Menurut Anies, kesalahan input anggaran disebabkan adanya kesalahan sistem digital.
Anies mengatakan, meskipun saat ini Pemprov DKI menggunakan sistem digital, pengecekannya tetap manual, sehingga banyak anggaran janggal yang lolos.
Menurut Anies, sistem itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system, yakni sistem yang memiliki berbagai algoritma tertentu untuk mendeteksi anggaran yang janggal. (kompas)